Gelombang kritik terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, semakin menguat. Kali ini, giliran DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang turun ke jalan.
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis 26/2025, GMNI secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nusron dari jabatannya.
Koordinator aksi, Tulus B. Lumbantoruan, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Nusron selama menjabat. Menurutnya, kepemimpinan Nusron Wahid justru memperburuk tata kelola agraria nasional, alih-alih menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini menjadi persoalan mendasar rakyat.
“Kami menilai Nusron Wahid tidak layak menjadi Menteri ATR/BPN. Selama menjabat, ia gagal menunjukkan kapasitas dan keberpihakan terhadap rakyat. Konflik agraria terus menumpuk, penyelesaiannya mandek,” ujar Tulus dalam orasinya.
Namun kritik tak berhenti di aspek teknokratis semata. Tulus juga menyentil sikap Nusron yang dinilainya anti-dialog dan tidak berani menemui massa aksi.
“Menemui demonstran saja tidak berani, malah menghilang dari kantor. Bagaimana bisa dipercaya menyelesaikan konflik agraria skala nasional? Menteri macam apa ini?” tegasnya.
Tulus bahkan menyindir bahwa Nusron Wahid lebih cocok berkarier di dunia hiburan ketimbang mengurus persoalan agraria.
“Dengan segala tingkahnya, Nusron itu lebih pantas jadi pelawak atau YouTuber. Bukan pejabat publik yang mengurusi tanah rakyat,” kata Tulus disambut teriakan dukungan dari massa aksi.
Dalam wawancara terpisah usai aksi, Tulus menegaskan bahwa GMNI tidak akan berhenti hanya dengan satu kali aksi. Jika Presiden Prabowo tidak segera merespons tuntutan mereka, gelombang protes akan terus digelorakan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali. Dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat. Ini bukan soal pribadi Nusron, ini soal kegagalan struktural dalam menyelesaikan krisis agraria nasional,” tutup Tulus.
KRITIK MELUAS, LEGITIMASI DIPERTARUHKAN
Kinerja Nusron Wahid memang menjadi sorotan sejak awal masa jabatannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok petani telah berulang kali menyuarakan ketidakpuasan terhadap lambannya penanganan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.
GMNI, sebagai organisasi yang memiliki akar sejarah dalam perjuangan agraria, menilai diamnya Presiden Prabowo dalam isu ini justru bisa menjadi preseden buruk terhadap komitmen pemerintahan dalam menjalankan reforma agraria sejati.
Kini, desakan terhadap Istana semakin nyata. Bola panas ada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan loyalisnya atau mendengar jeritan rakyat.