Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (26/9), sebagai bagian dari peringatan Hari Tani Nasional.
Aksi dimulai sejak pukul 14.00 WIB dengan mengusung tema “Indonesia Darurat Agraria” dan tagline “Kembalikan Kedaulatan Rakyat atas Tanah.”
Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, memimpin langsung aksi tersebut dan menyampaikan dua tuntutan utama kepada kementerian. Pertama, agar perwakilan resmi dari Kementerian ATR/BPN menemui massa; kedua, agar mereka dijadwalkan untuk bertemu langsung dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, pada Senin atau Selasa mendatang.
“Kalau sampai awal minggu depan kami tidak dipertemukan dengan Pak Menteri, kami akan kembali dan berkemah di depan gedung kementerian ini sampai Nusron Wahid mau berdialog langsung dengan kami,” tegas Sujahri di hadapan massa.
Kekecewaan memuncak saat diketahui bahwa Menteri tidak berada di tempat. Massa sempat mencoba memasuki gedung, namun dihalau aparat kepolisian. Aksi tetap berlangsung damai meskipun sempat memanas.
Melihat desakan massa yang semakin kuat, pihak Kementerian ATR/BPN akhirnya mengutus seorang perwakilan untuk menemui peserta aksi. Utusan tersebut menyampaikan bahwa tuntutan GMNI diterima, dan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan kementerian untuk menjadwalkan audiensi.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan teman-teman GMNI, dan akan mengupayakan agar pertemuan dengan Menteri dapat dilaksanakan minggu depan,” ujar perwakilan kementerian tersebut.
Dalam pernyataan resminya, DPP GMNI menegaskan bahwa kondisi pertanahan di Indonesia sudah memasuki fase darurat. Mereka menilai negara gagal menjalankan reforma agraria sejati dan justru melanggengkan ketimpangan melalui kebijakan pro-korporasi.
Sujahri menyatakan, perjuangan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk konsistensi GMNI dalam mengawal hak rakyat atas tanah. Ia menegaskan bahwa GMNI akan terus berada di barisan terdepan perjuangan agraria.
“Ini bukan soal satu hari aksi. Ini soal nyawa petani, tanah rakyat, dan masa depan kedaulatan bangsa,” pungkasnya.